jump to navigation

Selamat Datang 9.Oktober.2008

Posted by Mahifal, SH., MH. in Uncategorized.
add a comment

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Blog ini dibuat sebagai media aktualisasiku untuk membagi setiap bisikan yang ada kalbuku, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi ummat dan senantiasa menjadi wahana silaturahim dan tukar pendapat dan pemikiran demi kemajuan bersama.  

Semoga wadah ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan peradaban.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Mahifal, SH., MH.

Universitas Pakuan Bogor

INDONESIA

Mengenal Pedoman Good Corporate Governance di Indonesia 4.November.2010

Posted by Mahifal, SH., MH. in Uncategorized.
add a comment

ABTRAKSI

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu model pengelolaan yang mengedepankan kemajuan dan kesinambungan perusahaan secara terpadu dan menyeluruh. Tiga pilar penting dalam konsep GCG ini diantaranya, yaitu (i) negara dan perangkatnya sebagai regulator, (ii) dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan (iii) masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Artinya bahwa dalam pengelolaan perusahaan yang terpadu dan berkelanjutan, perusahaan tidak bisa sendiri, karena terdapat dua peran lain yang diperankan oleh pihak eksternal perusahaan yang harus ditaati dan dilayani agar kepuasan kedua pihak tersebut dapat memberikan jaminan bagi keberlangsungan perusahaan di masa mendatang.

TARIF, merupakan asas-asas GCG yang sangat krusial harus menjadi landasan tata kelola perusahaan yang baik. Asas-asas tersebut diantaranya yaitu (i) transparansi (transfarency), (ii) akuntabilitas (accountability), (iii) responsibilitas (responsibility), (iv) independensi (independency) serta (v) kewajaran dan kesetaraan (fairness) diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Dan, untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, maka perusahaan sebaiknya menyusun pedoman pelaksanaan GCG dengan muatan sebagai berikut : (i) visi, misi dan nilai-nilai perusahaan; (ii) kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, komite penunjang Dewan Komisaris, dan pengawasan internal; (iii) kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif; (iv) kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar; (v) pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis; (vi) sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; dan (vii) kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG.

Selanjutnya, agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, maka diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan melalui tahapan sebagai berikut: (i) membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan; (ii) elakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan; (iii) menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG perusahaan; (iv) melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari; dan (v) melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.

Kata kunci : GCG, pilar, asas, muatan

ABSTACTION

Good Corporate Governance (GCG) represents one of the management model placing forward progress and company continuity inwroughtly and totally. Three important pillar in this concept GCG among others, that is (i) state and its peripheral as regulator, (ii) corporate world as market perpetrator, and (iii) society as consumer of product and corporate world service. Its meaning that in inwrought company management and have continuation, it cannot be conducted by the company itself, because there are two other role, which is played the part of parties of eksternal company which must be adhered and served, so that satisfaction of the parties can give the guarantee to taking place company in period to come.

TARIF, representing very ground and krusial value of GCG that have to become the base arrange the good corporate governance. The ground among others that is (i) transparency, (ii) accountability, (iii) responsibility, (iv) independency and also (v) equity and equivalence (fairness) needed to reach the continuity of effort (sustainability) of company by paying attention stakeholders. And, to run arrange the good company management, hence company better compile the guidance of execution GCG with the the following payload : (i) vision, mission and company values; (ii) domicile and function RUPS, Board Of Comisioner, Board of directors, committee of Board Of Comisioner supporter, and internal observation; (iii) policy to ascertain executing of function of each;every company organ effectively; (iv) policy to ascertain executing of akuntabilitas, effective internal operation and real correct financial reporting; (v) of behavior guidance which is relied by values of company and business ethics; (vi) of medium of information expression for the stockholder of other and pemangku importance; and (vii) of completion policy of various company regulation in order to fulfilling principle GCG.

Hereinafter, to be effective ambulatory execution GCG, hence needed process that taking part in all parties in company through the following step: (i) develop; build the understanding, caring and komitmen to execute the GCG by all member of Board of directors and Board Of Comisioner, and also Controller Stockholder, and all employees; (ii) study to condition of company that related to execution of needed corectional GCG action and; (iii) compile the program and guidance of execution of GCG company; ( iv) conducting internalization of execution GCG, so that formed sense of belonging from all parties in company, and also understanding to the execution of guidance GCG in everyday activity; and (v) conducting the assessment by company itself or by using other party of service independent eksternal to ascertain the applying GCG chronically. Result of the assessment laid open in annual report and reported in annual RUPS.

Key Words: GCG, pillar, ground, payload

KAJIAN POTENSI PENGELOLAAN JASA KELAUTAN DAN KEMARITIMAN BERDASARKAN SUBSTANSI HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 4.November.2010

Posted by Mahifal, SH., MH. in Uncategorized.
add a comment

ABSTRAKSI

Kajian Potensi Pengelolaan Jasa Kelautan dan Kemaritiman Berdasarkan Substansi Hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini bertujuan untuk melakukan telaah dan kajian komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan jasa kelautan dan kemaritiman.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K), maka terdapat beberapa kegiatan yang berpeluang untuk dikelola sebagai target-target penerimaan Negara bukan pajak. Beberapa kegiatan dimaksud diantaranya adalah : (i) Hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3); (ii) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; (iii) Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (iv) Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (v) Reklamasi; (vi) Penelitian dan pengembangan; dan (vii) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Kata kunci: UU PWP3K, PNBP, jasa kelautan

ABSTRACT

The Objective goal of the Study on maritime and ocean potential management based on legal substantive of National Act of Republic Indonesia 27 Year 2007 about Coastal Zone and Small Island Management is integrative and comprehensive study to forwad maritime and ocean services management optimalization.

The result of this study show that based on the National Act 27/2007 (NA CZSIM), there are several potential activities to forwad maritime and ocean services management optimalization, related with non tax of national income (NTNI), i.e: (i) the right of coastal waters utilization; (ii) small islands and surrounding waters area utilization; (iii) coastal zone and small island conservation; (iv) coastal zone and small islands rehabilitation; (v) Reclamation; (vi) research and development; and (vii) education, training and extension.

Key words: National Act of CZSIM, NTNI, ocean services

Pengelolaan SDA Berbasis Publikasi Massal 1.November.2008

Posted by Mahifal, SH., MH. in 2008, Papers.
1 comment so far

PENGELOLAAN SDA BERBASIS PUBLIKASI MASSAL

 

Oleh :

 

MAHIFAL, SH., MH.

Staf Pengajar Universitas Pakuan Bogor

dan

YUDI WAHYUDIN, S.Pi, M.Si.

Direktur Institute for Applied Sustainable Development (IASD)

 

 

Puncak Bukit Serandil CilacapSelama ini pemanfaatan sumber daya (budidaya, penangkapan ikan, penebangan, penambangan, pariwisata, dsb) yang dilakukan oleh sebagian besar stakeholders lebih ditekankan pada kepentingan jangka pendek dengan besaran manfaat yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan nilai jangka panjang dari keanekaragaman hayati sumber daya tersebut.  Pemerintah (lokal, daerah maupun pusat) dalam hal ini telah mengupayakan berbagai upaya pencegahan, dan penanggulangan dalam kerangka pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.  Upaya pengelolaan yang dilakukan diantaranya melalui kebijakan pengelolaan (management plan, zoning, action plan), peraturan perundangan (UU, PP, Kepmen, SKB Men, SK Gubernur/Bupati/Walikota, Perda, dsb) maupun melalui upaya monitoring, controlling dan surveillance.  Namun demikian, pemanfaatan sumber daya yang dilakukan para pengguna tetap saja kurang atau bahkan tidak mengindahkan prinsip-prinsip kelestarian.  Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran para pengguna/pemanfaat (stakeholders) sumber daya untuk melaksanakan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan.

 

Kurangnya kesadaran stakeholders ini sebenarnya dapat disebabkan oleh ketidaktahuan atau kekurangpahaman mereka terhadap arti penting SDA dan lingkungan sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem dunia.  Manusia biar bagaimanapun tidak dapat hidup bilamana sumberdaya yang ada di sekitarnya hancur.  Selain itu, kurangnya proses public sounding, sosialisasi kebijakan dan peraturan juga menjadi pangkal ketidakmengertian tersebut.

 

Kejadian yang menimpa beberapa daerah di Indonesia – baik musibah banjir, tanah longsor, dan sebagainya – selain faktor alam juga merupakan kontribusi perilaku manusia dalam memandang dan memanfaatkan sumber daya secara tidak terkendali demi mengejar keuntungan jangka pendek (short run benefit).  Contoh klasik kebiasaan manusia diantaranya penebangan hutan secara liar, membuang sampah organik dan non organik sembarangan serta pemanfaatan ruang yang tidak teratur secara langsung dan tidak langsung membawa dampak terhadap kita sendiri.  Oleh karena itu, perlu kiranya dipikirkan bagaimana caranya manusia dapat tersadarkan secara sukarela (voluntary awareness) untuk secara sinergis membangun perilaku yang ramah lingkungan.

 

Informasi Massal dan Ketaatan Sukarela

 

Publikasi massal (public sounding) yang secara terus menerus dapat terlihat dan terdengar sebenarnya menjadi alternatif media penyadaran yang bisa saja efektif dan efisien dilakukan, sehingga lambat laun diharapkan dari dalam diri individu stakeholders tersebut akan tumbuh benih-benih ketaatan sukarela (voluntary compliance).  Selanjutnya ketaatan sukarela tersebut diharapkan dapat melembaga dan kemudian menjadi suatu kode etik (code of conduct) dalam melakukan pemanfaatan SDA dan lingkungan.  Dalam hal ini, sifat dari ketaatan sukarela untuk melakukan pemanfaatan berkelanjutan lebih merupakan suatu upaya pencegahan. 

 

Kendala utama dalam melaksanakan upaya penyadaran melalui public sounding ini adalah diperlukannya waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.  Namun, jika mengingat dampak jangka panjangnya sangat signifikan, maka besaran dana dan waktu yang dibutuhkan menjadi tidak berarti.  Terlebih bilamana public sounding ini berhasil mengena pada sasaran kalangan di bawah usia muda, sehingga mereka dapat menjadi cikal bakal pemimpin yang secara sukarela memahami bahwa SDA dan lingkungan merupakan sumber kehidupan yang sengaja diciptakan Tuhan untuk keberlangsungan hidup manusia.

 

Public sounding yang dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media pendidikan (formal dan informal), media massa (cetak maupun elektronik), pembuatan film lingkungan yang disesuaikan dengan karakteristik sumberdaya, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, poster-poster, spanduk, atau papan-papan layanan masyarakat.  Potensi, isu dan permasalahan SDA dan lingkungan saat ini seharusnya telah menjadi trend pendekatan pendidikan lingkungan.  Sehingga generasi muda yang dididik pada media pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, lanjutan sampai pendidikan tinggi akan memahami secara detail tentang arti penting dan nilai strategis sumberdaya alam dan lingkungan yang dimilikinya.  Dalam hal ini, perlu kiranya dipikirkan, dirancang, dibuat dan disosialisasikan dengan matang mengenai kurikulum yang paling tepat digunakan agar dapat diketahui, dimengerti dan dipahami oleh setiap kalangan usia pada masing-masing level pendidikannya.  Selain melalui media pendidikan formal, media pendidikan informal juga diharapkan dapat berperan serta dalam public sounding tentang potensi, isu dan permasalahan SDA dan lingkungan.  Pendidikan informal dimaksud diantaranya dapat melalui pendekatan keagamaan (pengajian misalnya), ekstrakulikuler (pencinta alam misalnya), dan sebagainya. 

 

Media massa (cetak dan elektronik), film lingkungan, poster, spanduk, dan papan layanan masyarakat dewasa ini telah menjadi sarana penyebaran yang dinilai cukup efektif dan efisien digunakan.  Media massa (terutama elektronik), selain karena kemampuannya menembus ruang dan waktu, juga mampu dikreasikan sesuai dengan kondisi alam yang ingin ditampilkan.  Media massa cetak juga menjadi salah satu alternatif penyadaran yang cukup efektif, dimana dewasa ini semakin banyak bermunculan media massa dengan ragam dan karakteristiknya masing-masing menampilkan berbagai macam berita yang berbasis SDA dan lingkungan.  Demikian halnya dengan media poster, spanduk dan layanan masyarakat lainnya juga menjadi alternatif media yang memungkinkan untuk dilakukan public sounding.  Namun demikian, pelaksanaan public sounding tersebut seyogyanya dirancang sedemikian rupa sehingga kegiatan tersebut tidak menimbulkan kesan dan pesan negatif.

 

Sebagai wacana publik untuk menghindari dampak negatif yang dikhawatirkan, maka dalam perencanaan atau pelaksanaan public sounding ini perlu memperhatikan beberapa hal yang terindikasi mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan public sounding. 

 

Pertama, pesan-pesan yang akan disampaikan dalam public sounding seyogyanya dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan pertentangan/konflik dengan norma-norma agama dan nilai budaya lokal/kepercayaan masyarakat setempat – terutama komunitas yang telah mempunyai tradisi dalam menjaga kelestarian SDA dan lingkungan.  Misalnya saja, norma agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, tradisi masyarakat lokal Suku Baduy, Kubu, Bajo, Dani, Saksak, dan  sebagainya, tentunya dalam konteks pengelolaan SDA dan lingkungan. 

 

Kedua, pesan-pesan yang akan disampaikan seyogyanya mengandung nilai rasional.  Artinya kode etik yang dirancang dapat diterima/diwajarkan oleh setiap orang bahwa jika melanggar kode etik tersebut akan berdampak negatif terhadap kelestarian SDA dan lingkungan. 

 

Ketiga, perlu ditelusurui adanya informasi mengenai jenis-jenis aktivitas yang dapat mencegah dan melindungi kelestarian SDA.  Misalnya saja teridentifikasi bahwa aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak dan racun merupakan metode penangkapan ikan yang berdampak sangat negatif – bukan saja ikan (besar atau kecil atau masih juveniles) yang terkena dampak, tapi juga dapat merusak secara langsung ekosistem sumber daya serta biota perairan lainnya.    Selain informasi aktivitas, informasi mengenai perilaku yang menjadi standar (nasional/internasional) yang dapat mencegah dan melindungi kelestarian SDA juga perlu diidentifikasi sebagai bahan pesan yang akan disampaikan.  Yang dimaksud dengan perilaku standar misalnya upaya pengelolaan sumber daya perikanan, dimana bila nelayan berhasil menangkap ikan yang masih merupakan juveniles, maka sudah menjadi kewajiban nelayan untuk melepaskannya kembali.  Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian ikan-ikan yang ada.  Contoh lain misalnya adalah pengelolaan hutan produksi yang dilakukan dengan metode tebang pilih, sehingga optimalisasi pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dapat tercapai. 

 

Dan Keempat, poster-poster, spanduk atau papan-papan layanan masyarakat yang telah dibuat berdasarkan jenis dan tema pesan yang disampaikan seyogyanya ditempatkan secara manis dengan tidak mengurangi nilai estetika lingkungan sekitarnya.  Adapun khusus untuk pembuatan film lingkungan, dapat saja mengambil pelajaran dari film-film lingkungan buatan negara asing yang saat ini seringkali ditayangkan di beberapa media televisi. 

 

Berikut ini adalah beberapa contoh pesan-pesan yang memungkinkan untuk dapat disampaikan dalam public sounding melalui poster, spanduk atau papan layanan masyarakat:

 

(i)

poster berisi gambar-gambar potensi sumberdaya yang disertai dengan tulisan “Lindungilah Mereka dengan Tidak Membuang Sampah di Sekitarnya”;

 

(ii)

spanduk berisi himbauan, misalnya “Biarkanlah Kami Hidup di Alun-Alun Suryakancana Gunung Gede ini”;

 

(iii)

papan layanan masyarakat berisi gambar aliran sungai yang terbendung oleh sampah dengan tulisan “Mengapa Anda Beri Kami Sampah ini, hingga Kami Harus Keluar dari Daerah Alir Kami”;

 

(iv)

poster berisi keindahan terumbu karang Indonesia dengan tulisan “Saat Menyelam, Tolong Hindarkan Kaki, Tangan, dan Alat Selam Anda Agar Tidak Mengenai Kami”;

 

(v)

spanduk atau papan layanan masyarakat dengan tulisan “Biarkanlah Kami Memberikan Kenyamanan Kepada Anda, Jangan Biarkan Sampah Berada di Sekeliling Kami”, dan sebagainya.

 

Contoh pesan-pesan di atas hanyalah bersifat wacana, sehingga untuk lebih memberikan nilai yang mendalam terhadap yang membaca perlu dikreasikan seapik mungkin dan penuh makna.  Mudah-mudahan dengan langkah yang dimulai dari diri sendiri dapat mendatangkan hasil yang jauh lebih signifikan dalam upaya pengelolaan SDA dan lingkungan.  Terakhir penulis mengajak mari kita sama-sama menjaga kelestarian sumber daya kita demi mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan dan kelestarian kita bersama (Lets Save the Nature for Our Life).

 

Hak Asasi atas Lingkungan dan Pembangunan 11.Oktober.2008

Posted by Mahifal, SH., MH. in 2008, Papers.
add a comment

HAK ASASI ATAS LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN

 

Oleh:

MAHIFAL, SH, MH.

Staf Pengajar Universitas Pakuan (UNPAK) Bogor

dan

YUDI WAHYUDIN, SPi, MSi.

Direktur Institute for Applied Sustainable Development (IASD)

 

 

Isu lingkungan merupakan salah satu isu penting yang dapat menggambarkan berjalan atau tidaknya pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan layak.  Hal ini dikemukakan karena pada prinsipnya setiap manusia mempunyai keinginan untuk dapat menikmati keadaan lingkungan yang bersih, indah dan menyehatkan.  Tidak seorangpun manusia yang mau mendapatkan lingkungan yang membawa penyakit atau sumber air yang berlimbah dan tidak layak untuk digunakan bagi berbagai keperluan apapun.

 

Negara maju saat ini gencar mengkampanyekan pentingnya menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan sebagai salah satu program kenegaraannya.  Hal ini dilakukan mengingat kondisi lingkungan saat ini telah menuju titik-titik yang membahayakan keselamatan manusia.  Adanya pemanasan global yang membawa konsekuensi-konsekuensi perubahan iklim global membuat negara maju semakin aktif membuat standar-standar atau baku mutu lingkungan bagi masyarakat dan industri di negaranya dan bahkan tidak sedikit juga memberi himbauan atau bahkan semacam tekanan kepada negara lain untuk turut berpartisipasi untuk melakukan hal serupa.

 

Pemerintah Jerman misalnya sangat ketat menetapkan standar baku mutu lingkungan atas air yang boleh dilimpaskan ke wilayah perairan sungai atau laut di wilayah negaranya.  Khusus untuk sumberdaya air ini, pemerintah Jerman bahkan telah mengembangkan sistem pengolahan air yang sangat luar biasa terstruktur dan ketat.  Pemerintah Jerman bahkan mewajibkan agar buangan air dari rumah tangga tidak disatukan alirannya dengan air hujan atau air sungai kecil yang mengalir.  Mereka menyediakan pipa-pipa khusus yang berbeda untuk air hujan, air permukaan dan air limbah rumah tangga.  Air hujan dan air permukaan biasanya langsung dialirkan ke daerah-daerah aliran sungai, sementara air limbah rumah tangga, secara khusus disentralisasi untuk kemudian dilakukan pengolahan air limbah sebelum akhirnya dilimpaskan ke daerah aliran sungai.  Dalam hal ini, penerapan standar mutu air yang dilimpaskan benar-benar harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

 

Khusus air hujan, terbagi menjadi dua kategori, yaitu untuk air hujan di perumahan dan jalan, maka airnya dapat langsung menuju sungai.  Akan tetapi khusus untuk air hujan yang ada di sekitar daerah industri kimia, obat-obatan, dan industri sejenis lainnya yang berpotensi menyebabkan tercemarnya air hujan harus terlebih dahulu dilakukan pengolahan sebelum akhirnya dapat dilimpaskan ke daerah aliran sungai.  Singkat kata, pemerintah Jerman benar-benar sangat memperhatikan hak asasi masyarakatnya untuk dapat memperoleh sumber air yang bersih dan layak pakai.  Bahkan penduduk Jerman dapat langsung meminum air ledeng yang ada dan mengalir di seluruh rumah masing-masing tanpa harus terlebih dahulu dimasak.

 

Kondisi ini ternyata sangat sulit dilakukan pada negara-negara berkembang di dunia ketiga.  Karena saat ini, ketergantungan negara untuk mendapatkan devisa lebih banyak berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang dimilikinya.  Tidak jarang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan justeru membuat sumberdaya tersebut terdegradasi dan pada gilirannya malahan mengancam keselamatan masyarakat sekitarnya.  Seperti misalnya, pemanfaatan sumberdaya hutan yang tidak terkendali atau penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya dan cenderung mengedepankan keuntungan jangka pendek belaka.

 

Di sisi lain, ketika negara mempunyai political will untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan, akan tetapi implementasinya menemui kendala yang tidak gampang untuk diantisipasi, misalnya saja dalam hal pemenuhan sumberdaya air, penerapan pembangunan berkelanjutan sangat membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit dan pasti secara langsung dan tidak langsung akan menambah beban pembiayaan negara. 

 

Demikian halnya, bilamana pengolahan limbah diwajibkan untuk semua kategori industri (perusahaan) yang ada di Indonesia, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan beban biaya produksi yang berlipat dan bukan tidak mungkin pada gilirannya perusahaan tersebut akan menerapkan kebijakan turunan untuk memindahkan biaya produksi yang harus dikeluarkan tanpa harus mengurangi total biaya perusahaan secara keseluruhan kepada konsumen yang notabene adalah masyarakat yang belum mempunyai tingkat pendapatan yang layak, dan dampaknya adalah terjadinya ekonomi biaya tinggi.

 

Namun demikian, terlepas dari itu semua agaknya perlu diperhatikan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan harga mutlak yang harus diterapkan agar pemanfaatan SDA dan lingkungan yang dilakukan masa kini demi memenuhi kebutuhan generasi sekarang dapat memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk tetap dapat melakukan pemanfaatan SDA dan lingkungan demi memenuhi kebutuhan generasinya.

 

Politik pembangunan selama ini telah menimbulkan ketimpangan struktur dan konflik dalam sistem penguasaan dan pengelolaan SDA (bumi, air, dan udara, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Hal itu mengakibatkan penurunan kualitas hidup suatu bangsa dalam bentuk kemiskinan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta degradasi, kerusakan, maupun pengurasan sumberdaya alam baik yang dapat dipulihkan maupun yang tidak dapat dipulihkan.

 

Berbagai praktek pemanfaatan SDA yang hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek seperti pemanfaatan  hutan secara  tebang habis, penambangan yang tidak ramah lingkungan, penangkapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan dan kegiatan wisata yang merusak seringkali terjadi dan cenderung teramat susah untuk dicegah atau bahkan teramat sulit untuk ditanggulangi.  Pembangunan industri terutama di kota-kota besar yang padat penduduknya sering kali menghasilkan akibat buruk bagi kehidupan di sekitarnya. Misalnya pembuangan limbah (pabrik maupun rumah tangga) yang akhir-nya menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan kerugian besar bagi berbagai makhluk dan organisme penghuninya serta manusia.

 

Perusakan ekosistem alamiah, seperti hutan hujan tropis, hutan mangrove, dan terumbu karang terutama disebabkan oleh konversi ekosistem-ekosistem tersebut menjadi berbagai peruntukan pembangunan mulai dari kawasan pemukiman (real estate), kawasan industri, sampai dengan tambak udang. Dari sudut pandang pembangunan, sesungguhnya pengalihan fungsi ekosistem alamiah menjadi peruntukan pembangunan tidak menjadi masalah, sepanjang masih pada batas-batas yang dapat ditenggang secara alami oleh ekosistem alamiah dalam suatu kawasan pembangunan. Permasalahan timbul, jika tidak ada atau terlalu kecil ekosistem   alamiah yang tersisa dalam suatu kawasan pembangunan.

 

Singkat kata, permasalahan lingkungan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa Indonesia atau bahkan negara-negara lainnya juga belum dapat secara utuh memberikan atau memenuhi kebutuhan hak asasi masyarakatnya atas lingkungan yang baik dan layak, tetapi juga dapat bersinergi dengan pemenuhan hak asasi untuk memperoleh manfaat pembangunan.  Agaknya pemerintah Indonesia perlu lebih tegas dalam mengedepankan dan mengembangkan program-program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.

 

Optimal berarti bahwa pemanfaatan yang dilakukan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang yang besar, terpadu berarti bahwa pengelolaan yang dilakukan benar-benar dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan untuk turut bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan, sedangkan berkelanjutan berarti bahwa pemanfaatan yang dilakukan saat ini tetap memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang agar dapat memperoleh manfaat yang minimal sama dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan sekitarnya.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perusahaan Publik 9.Oktober.2008

Posted by Mahifal, SH., MH. in 2008, Papers.
1 comment so far

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA PERUSAHAAN PUBLIK

(Diteliti di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Kandatel Bogor)

 Oleh:

MAHIFAL, SH., MH.

 

ABSTRAKSI

Dalam penelitian ini, kajian pelaksanaan komitmen penerapan GCG dilakukan terhadap salah satu perusahaan publik milik negara, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.  Kajian pelaksanaan komitmen penerapan GCG ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana good corporate governance dapat dilaksanakan oleh suatu perusahaan publik yang berbasis kepemilikan Negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. secara konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).  Hal ini dibuktikan dengan berbagai bentuk pengelolaan yang telah disesuaikan dengan yang standar dan prosedur yang diatur di dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG).  Selain itu, PT. Telkom secara konsisten mempublikasikan segenap infomasi secara terbuka pada website : http://www.telkom.co.id.

PT. Telkom mempunyai visi dan misi perusahaan yang jelas dalam melaksanakan usahanya.  Tata kelola perusahaan yang baik dari PT. Telkom dilakukan oleh sebuah organ perusahaan yang solid sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, diantaranya yaitu pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan.  PT. Telkom menerapkan empat prinsip utama GCG, yaitu keterbukaan informasi atau transparansi, tanggung jawab dan kemandirian independensi, akuntabilitas, dan kewajaran. 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk secara konsisten juga memerankan fungsinya sebagai perusahaan publik yang dikelola dengan baik dan disesuaikan dengan standar pelaksanaan GCG seperti diatur dalam pedoman umum GCG di Indonesia.  Bukti pelaksanaan GCG PT. Telkom sesuai dengan pedoman tersebut diantaranya adalah : (i) PT. Telkom telah mempunyai pedoman pelaksanaan perusahaan yang dituangkan dalam satu pedoman berupa etika bisnis TELKOM, (ii) PT. Telkom mempunyai dua orang anggota dewan komisaris yang merupakan komisaris indenpenden, (iii) PT.Telkom membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pengkajian dan Perencanaan dan Resiko, serta (iv) PT. Telkom menyelenggarakan RUPS minimal satu kali dalam tiga bulan.

Dalam pelaksanaan GCG, kendala dasar yang dihadapi TELKOM biasaya hanya berasal dari tidak samanya tingkat pelayanan yang dilakukan, kendati masih dalam koridor pelayanan standar TELKOM.  Namun demikian hal ini diantisipasi dengan secara konsisten mensosialisasikan etika bisnis dan budaya korporasi pada setiap karyawan dan manajemen TELKOM yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.  TELKOM juga sangat perduli dengan keadaan lingkungan dan masyarakatnya.  Bentuk kegiatan TELKOM PEDULI diantaranya adalah kegiatan pembinaan usaha kecil, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan budaya olahraga, program cooperative academic education (CO-OP), serta program magang industri.

 

ABSTRACTION

Study on GCG (good corporate governance) implementation was conducted to the public corporate owned by governance, that is PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.  The main objective goal of this study was giving general views how could GCG being implemented in the public corporate based on government owner. 

The results of this research showed that PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. consistently implemented good corporate governance.  It could be improved through many forms activities that related with General Procedure of GCG implementation in Indonesia.  Beside that, PT. Telkom consistently published all of information widely at the Website: http://www.telkom.co.id.

PT. Telkom have been clearly had vision and mission in implementing their corporate.  The GCG of PT. Telkom was being conducting by a solid corporate organ, such as shareholders, commissaries board, committee, directories board, unit manager and employees.  PT. Telkom conducted four princip of GCG, such as transparency, responsibility and independency, accountability, and fairness. 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk consistently acted as the public corporate that good managed and related with the general procedure of GCG implementation in Indonesia.  It could be improved through: (i) PT. Telkom has been being had general procedure for managing their corporate, that is the Telkom business ethics, (ii) PT. Telkom has been being had two person in commissaries board as the independency commissaries, (iii) PT. Telkom established nommination and remuneration committee and also committee of study and risk planning, and (iv) PT. Telkom held minimally a general meeting for shareholders (RUPS) in three months.

In the implementation GCG, the basic constraint that faced by TELKOM was only coming from the in-equal level of services, even thought still in minimal standard of TELKOM service as a whole.  But anyway, it could be minimized through socializing consistently the business ethics and corporate culture of TELKOM to all employees and Telkom management that spread regionally in Indonesia, either in center level or regional level.  TELKOM was also concerning to the community and environment situation.  Many form of TELKOM activities are small scale business building, social activities, sport and cultural education activities, cooperative academic education program (CO-OP), and industrial practicum program.

Hukum Dagang Internasional 9.Oktober.2008

Posted by Mahifal, SH., MH. in 2008, Papers.
5 comments

1.

Kesepakatan Dagang Internasional adalah kesepakatan untuk mengadakan perdagangan barang dan atau jasa yang melibatkan berbagai unsur terkait dengan perdagangan pada berbagai level organisasi, mulai dari perusahaan, kelompok dagang, maupun negara.  Kesepakatan dagang internasional dapat terjadi antar perusahaan ekspor-impor dan atau kelompok dagang dua negara atau lebih.  Pihak penjual dalam hal ini dinamakan sebagai eksportir, sebab pihak ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diwajibkan menyediakan sejumlah barang dan atau jasa untuk didistribusikan ke luar dari negara yang menjadi home base usahanya dan berhak menerima sejumlah materi (uang) atas jasa perdagangan yang diberikannya, sedangkan pihak pembeli dalam hal ini dikenal sebagai importir, karena pihak ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat berhak menerima sejumlah barang dan atau jasa ke dalam negara yang menjadi home base usahanya dan berkewajiban untuk membayar sejumlah materi (uang) atas jasa perdagangan yang telah diterimanya.

2.

Kesepakatan dagang internasional dalam hal yang lebih luas bisa merupakan suatu hasil kesepakatan perundingan internasional yang melibatkan berbagai unsur negara di dunia dan atas kesepakatan ini negara-negara yang melakukan kesepakatan dagang internasional ini berkewajiban menerapkan segenap kesepakatan untuk kemudian diratifikasi dalam berbagai hukum dan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan perdagangan internasional di negaranya.  Dalam hal ini kesepakatan dagang internasional ini kemudian akan menjadi salah satu hukum dan peraturan internasional yang harus ditaati oleh segenap pihak yang melakukan perdagangan internasional.  Kesepakatan ini biasanya hanya berlaku bagi negara yang menjadi anggota, namun demikian tidak menutup kemungkinan akan berlaku dan atau mempengaruhi perdagangan internasional yang dilakukan dengan negara lain yang tidak terkait dengan kesepakatan yang telah dibuat.  Contoh kesepakatan dagang internasional ini diantaranya adalah GATT (General Agreement on Trade and Tariffs).

3.

Pada dasarnya fokus kesepakatan dagang internasional meliputi beberapa materi sebagai berikut:

3.1.

Adanya kontrak; kontrak dalam hal ini merupakan bukti tertulis (hitam di atas putih) yang mengatur pelaksanaan sistem jual-beli yang disepakati oleh dua belah pihak penandatangan kontrak.

3.2.

Adanya dua pihak yang menjadi Penjual (eksportir) dan Pembeli (importir); kedua belah pihak dalam hal ini dapat bertindak sebagai dan atas nama perusahaan atau kelompok dagang atau negara yang diwakilinya untuk melakukan kesepakatan perdagangan yang dilakukan kedua belah pihak.

3.3.

Adanya jurisdiksi hukum; jurisdiksi hukum ini merupakan kewenangan wilayah yang harus dilalui oleh pergerakan barang dan atau jasa yang diperdagangkan, misalnya melalui jurisdiksi Malaysia, Singapura dan lain sebagainya yang harus dihormati oleh semua bangsa-bangsa di dunia.

3.4.

Adanya transaksi jual-beli barang dan atau jasa; transaksi jual-beli dalam hal ini merupakan bukti adanya permintaan terhadap suatu barang dan atau jasa serta adanya upaya untuk memenuhi permintaan terhadap barang dan atau jasa tersebut.

3.5.

Adanya barang dan atau jasa; barang dan atau jasa dalam hal ini merupakan bahan mentah atau setengah jadi atau bahan jadi atau berupa jasa jual beli lainnya.

3.6.

Adanya unsur domestik dan luar negeri; artinya bahwa perdagangan yang dilakukan melibatkan dua pihak dari unsur domestik dan luar negeri.

3.7.

Adanya perbedaan prinsip transaksi; artinya bahwa kesepakatan dagang internasional ini dibuat sebagai bagian untuk menyeimbangkan atau menjembatani prinsip-prinsip transaksi yang berbeda antar dua pihak dari unsur domestik dan luar negeri.

3.8.

Adanya penyerahan barang dan atau jasa; artinya bahwa barang dan atau jasa tersebut akan mengalami penyerahan (aliran) dari dalam ke luar negeri atau sebaliknya.  Dokumen penyerahan barang (levering) harus sampai ke negara yang akan dikirimi barang, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan dagang, misalnya terjadi pemanipulasian LC atau cek kosong.

3.9.

Adanya badan usaha; artinya bahwa dalam perjanjian dagang tersebut juga melibatkan dua atau lebih badan usaha antara badan usaha domestik dan badan usaha luar negeri, seperti misalnya korporasi (perusahaan), BUMN, koperasi, dsb.

3.10.

Adanya jasa pengangkutan, misalnya melalui laut (shipping).  Dalam hal ini perlu dipersiapkan surat angkut, surat jalan, asal usul barang harus diketahui dari dan mau kemana, dan sebagainya.

3.11.

Adanya perlindungan; kesepakatan dagang ini juga memuat isi tentang adanya perlindungan dari berbagai unsur terkait di kedua belah pihak, baik negara pengekspor maupun pengimpor.

3.12.

Adanya Letter of Credit (LC)

3.13.

Adanya asuransi; barang dan atau jasa yang diperjual belikan seyogianya mendapatkan perlindungan asuransi.

3.14.

Adanya penyelesaian perkara; ajudikasi atau putusan hakim konsiliasi dan Arbitrase dan pelaksanaan putusan hakim Asing.

4.

Dalam perdagangan internasional, kesepakatan yang mengatur tindakan pencegahan terhadap perbuatan dumping ini (hukum anti dumping) merupakan hal yang diperlukan karena perbuatan dumping dapat merugikan berbagai pihak yang melakukan perdagangan barang yang didumping tersebut.  Anti dumping merupakan salah satu bagian pertolongan dagang disamping kewajiban ganti rugi dan penyelamatan (perlindungan).  Hukum anti dumping dibuat sebagai reaksi untuk menghindarkan terjadinya sifat yang merugikan perdagangan barang yang diakibatkan oleh adanya penetapan harga dalam negeri yang lebih rendah yang dilakukan oleh suatu Negara daripada harga yang ditetapkan untuk barang yang diekspor ke luar negeri.

5.

Anti dumping demikian penting dalam perdagangan internasional, terbukti dengan dimuatnya berbagai aturan yang mengatur hokum anti dumping, seperti; (i) Pasal VI – GATT, hal material injury (tindakan tidak adil), penggunanya adalah USA-Kanada; (ii) Pasal VI The Kennedy Round Code – 1963; (iii) The Tokyo Round Antidumping Code 1967; (iv) Pasal 2 The Uruguay Round Antidumping Agreement – 1979; (v) Antidumping Laws, seperti Kanada-USA dan UE; serta (vi) Special Import Measure Act – 1985 (SIMA-1985).  Selain itu, muncul pula institusi yang menangani permasalahan antidumping ini diantaranya adalah (i) di Kanada, yaitu Deputy Minister of National Revenue (DMNR), dan (ii) di USA terdapat International Trade Administration of Department of Commerce (ITA-DC).  Adapun untuk tindakan yang tidak adil diantaranya adalah (i) Canadian International Trade Tribunal (CITT) di Kanada, (ii) US-International Trade Commission (ITC) di USA, dan (iii) Komisi atau Directorate C dari Directorate General in Charge of External Relations di Uni Eropa.

Menyoal Kemajuan Peradaban 9.Oktober.2008

Posted by Mahifal, SH., MH. in 2008, Papers.
add a comment

MENYOAL KEMAJUAN PERADABAN

 

Oleh:

YUDI WAHYUDIN, S.Pi., M.Si.

Direktur Institute for Applied Sustainable Development (IASD)

dan

 MAHIFAL, SH., MH.

Staf Pengajar Universitas Pakuan (UNPAK) Bogor

 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di dunia secara empiris telah membawa manusia pada suatu peradaban yang lebih tinggi.  Setiap bagian kehidupan menjadi lebih maju oleh berbagai polesan keilmuan dan teknologi yang secara kontinu dikembangkan.  Perkembangan IPTEK ini tidak bisa tidak disebabkan oleh adanya peranan ilmuan dan peneliti dunia yang secara kontinu melakukan berbagai rekayasa pengembangan melalui ragam penelitian yang dilakukan untuk menemukan paradigma baru (murni paradigma baru), maupun penelitian yang dilakukan hanya sebatas modifikasi atau penurunan paradigma yang telah ada sebelumnya.  Dari sinilah, kita dapat berkaca bahwa IPTEK mempunyai hubungan positif dan saling melengkapi dengan berbagai upaya penelitian, baik yang bersifat pembenaran, penolakan maupun penyempurnaan. 

 

Catatan sejarah dunia telah merekam bagaimana para ilmuwan dan peneliti dunia ketika itu membangun rekayasa-rekayasa teori yang belakangan berkembang menjadi berbagai aliran dan kelompok keilmuan sesuai dengan fenomena yang ada dan berkembang kemudian.  Misalnya saja, ketika terjadi peristiwa pembunuhan manusia dan ritual pemakaman pertama di dunia.  Ketika itu si pembunuh (Qabil) kebingungan untuk menghilangkan jejak orang yang dibunuh (Habil), kemudian Qabil melihat seekor burung gagak sedang mengubur burung gagak lain yang dibunuh si gagak dengan menggunakan cakarnya.  Akhirnya dengan petunjuk yang diturunkan Allah SWT tersebut Qabil pun melakukan hal serupa burung gagak.  Fenomena ini kendati tidak terlalu relevan untuk dikemukakan, tetapi secara tidak langsung Qabil tersadarkan oleh fenomena alam (burung gagak) untuk menggali lubang seukuran tubuh Habil dan menguburkannya. 

 

Nabi Nuh AS yang mendapatkan perintah untuk membangun semacam kapal yang berkapasitas besar di sebuah ketinggian merupakan contoh fenomena lain.  Bukan tidak mungkin kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh ketika itu merupakan titik tolak perkembangan teknologi mutakhir pertama di dunia.  Sangat mungkin ketika itu telah berkembang beberapa pemikiran tentang perbedaan massa benda, misalnya pengetahuan tentang berat massa bahan kapal harus lebih ringan dibandingkan massa air dan ia mempunyai kemampuan apung. 

 

Fenomena Nabi Isa AS yang mampu mengobati orang sakit bisa juga telah menginspirasi dan merupakan titik toal perkembangan ilmu kedokteran.  Peristiwa besar Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW merupakan fenomena yang jauh lebih spektakuler.  Sebagian besar penduduk Makkah ketika itu menyangsikan dan menganggapnya sangat tidak rasional.  Mereka tidak percaya, bagaimana mungkin dalam satu malam dapat dilakukan perjalanan ribuan mil bahkan mungkin jutaan kilometer ?  Tapi fenomena tersebut tidaklah lagi menjadi hal yang muskil karena dewasa ini jarak ribuan kilometer dapat ditempuh oleh hanya beberapa jam saja.  Fenomena Isra’ Mi’raj ini mungkin saja menginspirasi para ilmuwan besar dan peneliti dunia untuk memecahkan misteri tersebut atau bisa saj Einstein – si penemu teori kecepatan cahaya – juga terinspirasi oleh peristiwa tersebut ?

 

Adam Smith dalam pandangan ilmu ekonomi dikenal sebagai bapaknya ekonomi dunia, karena melalui teori-teori yang ditelorkannyalah ilmu ekonomi berkembang sampai sekarang.  Yang menarik adalah bahwa Smith di dalam memodelkan hipotesanya, ternyata berkaca pada fenomena yang terjadi di sekitarnya saat itu.  Dia melihat fenomena pertukaran barang dan jasa yang terjadi begitu saja.  Hal ini mengindikasikan bahwa ilmu ekonomi juga muncul akibat adanya perilaku manusia.  Oleh karena itu, tidaklah dipungkiri bahwa bangunan teori yang ada saat ini sangat berkaitan erat dengan perilaku makhluk hidup dan benda-benda lainnya yang ada di alam semesta ini.  Yang jelas saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi telah sedemikian berkembang mengiringi kemajuan peradaban dunia.  Hal ini dikuatkan oleh tesisnya Van Peursen yang mengatakan bahwa fenomena peradaban yang semakin berkembang dipengaruhi oleh kemampuan manusia untuk memfungsikan ilmu dan pengetahuannya dalam menghadapi situasi alamiah yang terjadi di sekitarnya. 

 

Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita patut bersyukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan segenap kemampuan pikir dan pemahaman.  Dari hasil pemikiran dan pemahaman makhluk ciptaan-Nya ini kemudian muncul ilmuwan-ilmuwan besar dan menjadi peneliti dunia.  Mereka telah menguras tenaga dan pikirannya untuk menemukan dan mengembangkan teori-teori baru dan mewariskannya kepada kita, sehingga kemudian secara spesifik teori-teori tersebut membentuk basis keilmuan sesuai core-nya, seperti ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, farmatologi, ekologi, sosiologi, ekonomi, manajemen, hukum, dan sebagainya.

 

Bagaimana dengan ilmuwan dan peneliti Indonesia ? Hari Pendidikan Nasional yang setiap tahun diperingati pada tanggal 2 Mei seharusnya menjadi momentum yang dapat digunakan untuk mencari dan memberikan sumbangsih pemikiran dan bangunan teori yang sesuai dengan kebutuhan solutif dari permasalahan yang sering melanda Indonesia saat ini.  Ironi ? Ilmuwan Indonesia saat ini sepertinya masih terkungkung oleh paradigma ilmu barat yang sangat sulit untuk diterapkan secara kaku di Indonesia.  Keberagaman suku bangsa dan karakteristik daerah yang berbeda telah membawa berkah sekaligus persoalan masing-masing bagi perkembangan IPTEK di Indonesia.

 

Para pendidik profesional Indonesia tentunya sangat mencitakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mapan dengan kebesaran ilmu. Salah satu prosesnya adalah dengan memberikan hak yang sama kepada masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan yang layak dan merata.  Kesetaraan hak dalam memperoleh ilmu menjadi penting untuk dilakukan, karena pada saat ini masyarakat Indonesia tidak memperoleh hak yang sama dalam hal pendidikan.  Agaknya kita harus dapat menerima teoramanya seorang punjangga yang menyatakan bahwa “Yang Kaya Semakin Kaya dan Yang Miskin Semakin Miskin”.  Semakin kaya seseorang, maka semakin banyak kesempatan yang dimiliki untuk memperoleh pendidikan yang lebih layak dan lebih prestisius, sementara si miskin akan semakin terpuruk dan tidak dapat menikmati kelayakan pendidikan karena tidak mempunyai modal yang layak.

 

Pendidikan biar bagaimanapun merupakan jembatan perubahan peradaban manusia.  Oleh karena itu, Negara yang telah berumur 63 tahun ini seharusmya berperan lebih optimal dalam membangun sistem pendidikan nasional yang didesain untuk dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa, sehingga manusia Indonesia dapat bersaing secara kompetitif di ajang regional maupun internasional.  Umur 63 tahun bagi ukuran manusia terhitung telah uzur, bahkan rasulallah SAW wafat pada umur 63 tahun.  Akan tetapi uzur bukan berarti kehidupan terhenti begitu saja tanpa seijin Tuhan.  Masih banyak orang tua yang terus menuntut ilmu walaupun liang lahat telah menanti.  Tidak ada istilah terlambat dalam memulai sesuatu yang baik dan tidak pula hina untuk bercermin dan belajar dari yang lebih muda tetapi memiliki keunggulan dalam bertalenta dan berbuat baik.

 

Malaysia biar bagaimana pun merupakan contoh Negara yang berhasil membangun sistem pendidikan dengan baik.  Lebih kurang 30 tahun lalu, banyak sumberdaya manusia (SDM) Malaysia belajar di Indonesia, namun saat ini kematangan dan kualitas SDM Malaysia tidak kalah dengan bangsa lain.  Bahkan di bidang otomotif misalnya kehandalan SDM Malaysia telah teruji dan bukan hanya itu, di bidang pertanian khususnya perkebunan, SDM Malaysia juga lebih maju.  Lalu bagaimana dengan SDM Indonesia ? SDM Indonesia semoga tidak terlena dengan kondisi saat ini dan tidak terjerumus pada persoalan perut semata, kendati memang secara faktual urusan perut selalu menjadi kendala perkembangan SDM Indonesia. 

 

Semoga momentum besar seperti Hari Pendidikan Nasional, Kebangkitan Nasional, Kemerdekaan dan Sumpah Pemuda serta Hari Pahlawan yang setiap tahun selalu diperingati tidak lantas hanya dijadikan acara ritual belaka, melainkan dapat menjadi momen kebangkitan dan perenungan untuk mengukur kualitas SDM Indonesia ?  Malu untuk meniru kemajuan Negara lain adalah benteng kokoh yang dapat menghalangi kita untuk berintrospeksi secara optimal.  Jepang, Cina dan Korea adalah contoh kongkrit dari sebuah Negara yang tidak malu-malu untuk meminjam teknologi negara lain demi untuk mengembangkan teknologi dalam negeri.  Kekuatan basis ilmu dan teknologi ketiga macan Asia tersebut saat ini sudah tidak diragukan lagi dan mereka dapat disejajarkan dengan negara-negara maju di dunia, seperti USA, Jerman, Inggris, dan Perancis misalnya.